Resume ITE


ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah sekumpulan data elektronik dan perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan media elektronik. Dalam rancangan undang-undang ITE terdapat 49 pasal yang terbagi menjadi XIII bab.

Bab ini
mengenai ketentuan umum terdapat 2 pasal, bab II disini dijelaskan

berbagai
pengertian teknologi informasi, informasi elektronik, transaksi

elektronik
sampai pengguna media elektronik. Bab II mengenai asas dan tujuan,

hanya
terdapat satu pasal. Dalam pemanfaatan teknologi terdapat asas kepastian

hukum,
manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan kita dalam memilih

teknologi,serta
mempunyai tujuan, salah satu tujuannya adalah mengembangkan

perdagangan dan perekonomian negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan
pertumbuhan ekonomi nasional. Bab III mengenai Informasi, dokumen dan

tandatangan
elektronik, terdapat 12 pasal

Pasal 7

Setiap orang
yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak

hak orang
lain sesuai dengan informasi elektronik maka harus memastikan kalau

informasi
elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang

memenuhi
syarat berdasarkan peraturan undang-undang

Pasal 8

(1dalam pasal
8 ini terdapat perjanjian yang menyatakan

perkecualian-perkecualian
dalam pasal 7 dan menjelaskan sistem informasi yang

digunakan dalam pengiriman ataupun penerimaan informasi elektronik,yang terdapat

dua atau
lebih

Pasal 9 dan
10

Pada pasal
ini menjelasakan bahwa penawarkan produk melalui sistem elektronik

wajib
menyediakan informasi yang lengkap dan benar.

Pasal 11

Padda pasal
ini menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai tanda tangan

elektronik,
yang mana  tanda tangan tersebut harus
memenui persyaratan yang

sudah
ditentukan.

Pasal 12 dan
13

Pada pasal
ini 12 ini menjelaskan sitiap orang yang terlibat dalam tanda tangan

elektonika
yang berkewajiban memberikan pengamana atas tanda tangan elektronik

yang
digunakan serta ketentuan-ketentuan orang yang melakukan pelanggaran.

Pada Bab IV
menjelaskan bagaimana penyelenggaraan sertifikasai elektronik dan

sistem
elektronik.

Pasal 14

Dalam pasal
14 ini menjelaskan tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik

sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13.

PENYELENGGARAAN
SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 15

(1)  Setiap Penyelenggara sistem elektronik wajib
menyelenggarakan Sistem

elektronik
secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya

Sistem
elektronik sebagaimana mestinya.

(2)  Penyelenggara sistem elektronik bertanggung
jawab terhadap penyelenggaraan

sistem
elektronik yang diselenggarakannya.

(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
tidak berlaku dalam hal dapat

dibuktikan
terjadinya keadaan memaksa (force majeure) atau kesalahan dan/atau

kelalaian
dari pihak pengguna sistem elektronik.

Pasal 16

(1)  Sepanjang tidak ditentukan lain oleh
Undang-Undang tersendiri, setiap

penyelenggara
sistem eletronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang

memenuhi
persyaratam minimum sebagai berikut:

a.      dapat menampilkan kembali informasi
elektronik dan/atau dokumen

elektronik
secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan

peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

b.     dapat melindungi keotentikan, integritas,
kerahasiaan, ketersediaan, dan

keteraksesan
dari informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik

tersebut;

c.      dapat beroperasi sesuai dengan prosedur
atau petunjuk dalam

penyelenggaraan
sistem elektronik tersebut;

d.     dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk
yang diumumkan dengan bahasa,

informasi,
atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan

penyelenggaraan
sistem elektronik tersebut; dan

e.      memiliki mekanisme yang berkelanjutan
untuk menjaga kebaruan, kejelasan,

dan
pertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai
penyelenggara¬an sistem elektronik

sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V

TRANSAKSI
ELEKTRONIK

Pasal 17

(1)  Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat
dilakukan baik dalam lingkup

publik maupun
privat.

(2)  Para pihak yang melakukan Transaksi
elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)
wajib           beritikad baik dalam
melakukan interaksi dan/atau

pertukaran
Informasi elektronik selama transaksi berlangsung.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelengaraan
Transaksi elektronik

sebagaimana
dimaksud ketentuan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1)  Transaksi elektronik yang dituangkan dalam
Perjanjian elektronik mengikat

para pihak.

(2)  Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih
hukum yang berlaku bagi

transaksi
elektronik internasional yang dibuatnya.

(3)  Apabila para pihak tidak melakukan pilihan
hukum dalam transaksi elektronik

internasional,
hukum yang berlaku didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata

Internasional.

(4)  Para pihak memiliki kewenangan untuk
menetapkan forum pengadilan, arbitrase

atau lembaga
penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa

yang mungkin
timbul dari transaksi elektronik.

(5)  Apabila para pihak tidak melakukan pilihan
forum sebagaimana dimaksud dalam

ayat (4)
penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian

sengketa
alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari

transaksi
tersebut, didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak
yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem

elektronik
yang disepakati.

Pasal 20

(1)  Kecuali ditentukan lain oleh para pihak
transaksi elektronik terjadi pada

saat
penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui

penerima.

(2)  Persetujuan atas penawaran transaksi
elektronik sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1)
harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

(1)  Pengirim maupun penerima dapat melakukan
sendiri transaksi elektronik, atau

melalui pihak
yang dikuasakan olehnya atau melalui Agen Elektronik.

(2)  Kecuali diperjanjikan lain, pihak yang
bertanggung jawab atas segala akibat

hukum dalam
pelaksanaan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur
sebagai berikut:

a.      apabila dilakukan sendiri, menjadi
tanggung jawab para pihak yang

bertransaksi;

b.     apabila dilakukan melalui pemberian kuasa,
menjadi tanggung jawab pemberi

kuasa;

c.      apabila dilakukan melalui Agen
Elektronik, menjadi tanggung jawab

Penyelenggara
Agen Elektronik.

d.     Apabila kerugian transaksi disebabkan
gagal beroperasinya Agen elektronik

akibat
tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem elektronik, menjadi

tanggung
jawab Penyelenggara Agen elektronik.

e.      Apabila kerugian transaksi disebabkan
gagal beroperasinya Agen

elektronik
akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, menjadi tanggung jawab

pengguna
tersebut.

(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
tidak berlaku dalam hal dapat

dibuktikan
terjadinya keadaan memaksa (force majeure) atau kesalahan dan/atau

kelalaian
dari pihak pengguna sistem elektronik.

Pasal 29

Setiap orang
dilarang dengan sengaja mengirimkan informasi atau dokumen yang

berisi
ancaman atau menakut-nakuti  yang
ditujukan untuk pribadi

Pasal  30

Setiap orang
dilarang sengaja untuk melawan hukum dengan cara mengakses sistim

elektronik
milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh

informasi
elektronik atau dokumen elektronik dengan cara melanggar,menerobos

,melampaui,dan
menjebol sistem keamanan

Pasal 31

Setiap orang
dilarang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum tersepsi  atau

penyadapan
atas informasi atau dokumen elektronik milik orang lain.dan dilarang

untuk
intersepsi atas transmisi informasi elektronik yang bersifat publik milik

orang lain
baik yang melakukan perubahan atau tidak melakukan perubahan

menghilangkan
pengertian informasi elektronik yang sedang di transmisikan

kecuali
inrespeksi yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 intresepsi yang dilakukaan

dalam rangka
penegakan hukum atas permintaan kepolisian atau penegak hukum

lainya yang
ditetapkan berdasarkan undang-undang dan ketentuan lebih lanjut

mengenei
tatacara intersepsi  diatur dalam ayat 3
diatur dengan peraturan

pemerintah

Pasal 32

Setiap orang
dilarang dengan sengaja  tanpa hak
melawan hukumdengan cara apapun

mengubah,memindahkan,mengurangi,melakukan
transmisi,merusak ,menghilangkan

,menyembunyikan
suatu informasi elektronik milik morang lain atau milik publik

yang
mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik yang bersifat rahasia

menjadi dapat
di akses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagai mana

mestinya

Pasal 33

Setiap orang
dilarang dengan sengaja  tanpa hak atau
melawan hukum yang

berakibat
terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana

mestinya

Pasal 34

seseorang
dilarang denagn sengaja tanpa hak sengaja melawan hukum memproduksi

,menjual
,mengadakan untuk digunakan ,mengimpor,mendistribusikan ,menyediakan

atau memiliki

a.       Perangkat keras atau lunak komputer yang
dirancang secara khusus yang

dikembangkan
untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal

27-33

b.      Sandi lewat komputer ,kode akses ,atau
hal yang sejenis denagn itu yang

ditunjukan
agar sistem elek tronik menjadi dapat di akses dengan tujuan

memfasilitasi
perbauatan sebagaimana dimaksud dalm pasal 27-33

Tindakan
sebagaimana dimaksudbukan tindakan pidana jika ditunjukan untuk

elektronik
itu sendiri sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

setiap orang
dilarang dengan sengaja tanpa hak melakukan manipulasi

penciptaan,perubahan,penghilangan,pengrusakan
informasi elektronik atu dokumen

dengan tujuan
agar informasi elektronik atau dokumendianggap seolah-olah data

yang otentik

Pasal  36

Seseorang
yang melakukan perbuatan sebagaiman atelah disampaikan dalam pasal 27

sampai 34
dengan ksengajaan dan tanpa didasari hak atau hukum hal tersebut

mengakibatkan
kerugian bagi orang lain.

Pasal 37

Pelanggarang
yang dllakukan seperti apa yang telah disampaikan paal 27 hingga 36

dengan
sengaja diluar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elaktronik yang berada

diwilayah
yurisdiksi Indonesia.

Bab VIII

PENYELASAIAN
SENGKETA

Pasal 38

1.      Adanya pihak yang menyelenggarakan Sistem
Elektronik atau menggunakan

Teknologi
Informasi yang dapat menimbulkan kerugian dapat diajukan tuntutan

2.      Penyelenggaraan Sistem Elektronik
dan/atau menggunakan Teknologi

Informasi
yang

berakibat
merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundangundangan
dapat dikenakan gugatan secara perwakilan terhadap pihak

tersebut.

Pasal 39

1.       Peraturan Perundang- undangan menentukan
gugatan perdata.

2.       Arbitrase, atau Lembaga penyelesaian
sengketa alternatif lainnya sesuai

dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat menyelesaikan sengketa

berkanaan
dengan gugatan perdata yang dimaksud pada ayat 1

Bab IX

Peran
Pemerintah dan Peran Masyarakat

Pasal 40

1.      Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik difasilitasi

oleh
pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.      kepentingan umum dari segala jenis
gangguan sebagai akibat

penyalahgunaan
Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu

ketertiban
umum, dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan

3.      instansi atau institusi yang memiliki
data elektronik strategis yang

wajib
dilindungi ditetapkan oleh pemerintah

4.      sebuah instansi atau institusi yang
memilki data elektronik strategis

yang memiliki
elektronik strategis yang wajib dilindungi harus membuat  Dokumen

Elektronik
dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data

tertentu
untuk kepentingan pengamanan data.

5.      Pembuatan
Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai

dengan
keperluan perlindungan data yangdimiliki

6.      Peran pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat 1, 2 dan 3 diatur dengan

Peraturan
Pemerintah.

Pasal 41

Peran
masyarakat dapat meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui

penggunaan
dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai

dengan
ketentuan Undang-Undang ini. Hal ini dilaksanakan melalui lembaga yang

dibentuk oleh
masyarakat

Bab X

Penyidikan

Pasal 42

Penyidikan
tindak pidana,dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara

Pidana dan
ketentuan dalam Undang- Undang ini.

            Pasal 43

 (1) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik

sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan

terhadap
privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau

keutuhan data
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)
Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait

dengan dugaan
tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri

setempat.

(3) Dalam
melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3),
penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

(4) Penyidik
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a.       menerima laporan atau pengaduan dari
seseorang tentang adanya tindak

pidana
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

b.      melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan
atau keterangan berkenaan

dengan tindak
pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

c.       melakukan pemeriksaan terhadap Orang
dan/atau Badan Usaha yang patut

diduga
melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

d.      melakukan pemeriksaan terhadap alat
dan/atau sarana yang berkaitan

dengankegiatan
Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak

pidana
berdasarkan Undang-Undang ini;

e.       melakukan penggeledahan terhadap tempat
tertentu yang diduga digunakan

sebagai
tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang

ini;

f.        melakukan penyegelan dan penyitaan
terhadap alat dan atau sarana

kegiatanTeknologi
Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari

ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

 (5) Dalam hal melakukan penangkapan dan
penahanan, penyidik melalui penuntut

umum wajib
meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu

kali dua
puluh empat jam.

(6)  Dalam rangka mengungkap tindak pidana
Informasi Elektronik dan Transaksi

Elektronik,
penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk

berbagi
informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut

ketentuan
Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

a.       alat bukti sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Perundang-undangan; dan

b.      alat bukti lain berupa Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1),

(2), dan (3).

BAB XI

KETENTUAN
PIDANA

Pasal 45

(1) Setiap
Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(1), (2), (3)
dan (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap
Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda

paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

(1) Setiap
Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda palin

banyak
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Setiap
Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling

banyak
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang

memenuhi
unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan

pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak

Rp800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang
yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)

atau ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan/atau
denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

(1) Setiap
Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat

(1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda

paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap
Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat

(2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda

paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang
yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana

denganpidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s